ENTRY MEETING PEMERIKSAAN TERINCI LKPD TAHUN ANGGARAN 2021

BERTEMPAT DI PENDOPO RHN HARI SELASA TANGGAL 29 MARET 2022 BERLANGSUNG PERTEMUAN DALAM RANGKA ENTRY MEETING PEMERIKSAAN TERINCI LKPD TA 2021 ANTARA TIM PEMERIKSA BPK RI PERWAKILAN JAWA TIMUR DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR. PEMERIKSAAN DIDASARKAN SURAT TUGAS KEPALA BPK RI PERWAKILAN JAWA TIMUR  NO 197/ST/XVIII.SBY/03/2022, HADIR DIPIMPIN PENGENDALI TEKNIS BP IMAM SAFII, KETUA BPAK RIDWAN HASYIM BESERTA ANGGOTA TIM, DITERIMA OLEH BAPAK WAKIL BUPATI, BAPAK SEKDA DIDAMPINGI INSPEKTUR DAN KEPALA BPKAD, HADIR PULA BEBERAPA OPD AL : BAPPEDA, BAPENDA, DINAS PUPR, DINAS PERUMKIM, DIR RSUD NGUDI WALUYO WLINGI. PEMERIKSAAN TERINCI INI MERUPAKAN KELANJUTAN ATAS PEMERIKSAAN PENDAHULUAN DAN TINDAK LANJUT ATAS LKPD KAB BLITAR TAHUN 2021 YANG DISERAHKAN  OLEH PEMERINTAH KAB BLITAR PADA TANGGAL 24 YANG LALU DI BPK RI, DIJADWAKAN SELAMA 28 HARI KEDEPAN. DALAM PERTEMUAN KETUA TIM MENGEMUKAKAN HAL HAL YANG BERKAITAN DENGAN AGENDA PMERIKSAAN TERINCI SEPERTI FOKUS, RUANG LINGKUP DAN METODE PEMERIKSAAN YANG PADA INTINYA AKAN MENDALAMI TERKAIT LAPORAN YANG TERTUANG DALAM LKPD TAHUN 2021 YANG TELAH DISERAHKAN OLEH PEMKAB BLITAR. DALAM ARAHANNYA WABUP MENYAMPAIKAN BAHWA PENYAMPAIAN LKPD MERUPAKAN PELAKSANAAN AMANAT PERUNDANG UNANGAN DIMANA PEMERINTAH DAERAH BERKEWAJIBAN MENYAMPAIKAN LKPD DALAM WAKTU PALING LAMA 3 (TIGA)  BULAN SEJAK TAHUN ANGGARAN BERAKHIR, SEBAGAI WUJUD PERTANGGUNG JAWABAN ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG DILAKSANAKAN PEMDA DALAM KURUN SATU TAHUN, GUNA MENGUKUR TINGKAT KESESUAIANNYA DENGAN STANDAR AKUNTASI PEMERINTAH DAN DALAM MEMENUHI AZAS TRANSPARANSI, DAN AKUNTABILITAS . LEBIH LANJUT WAKIL BUPATI MENYAMPAIKAN PEMKAB BLITAR TELAH BERKOMITMEN UNTUK MELAKSANAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN DENGAN BAIK SEBAGAI BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN ATAS MANDAT MASYARAKAT, SEHINGGA APAPUN YANG MENJADI SARAN DAN REKOMENDASI TIM PEMERIKSA AKAN DITINDAKLANJUTI. MUARA AKHIR DARI PEMERIKSAAN LKPD ADALAH OPINI BPK ATAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN TINGKATAN OPINI YANG PALING DIHARAPKAN DALAM SETIAP AUDIT YANG DILAKUKAN ADALAH OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN, DENGAN MEMPEROLEH OPINI WTP TERSEBUT MENURUT WAKI BUPATI SECARA UMUM DAPAT DISIMPULKAN BAHWA PENGELOLAAN KEUANGAN SUDAH DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PRINSIP-PRINSIP AKUNTANSI. WABUP  BERHARAP SEMOGA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMKAB BLITAR KEDEPANNYA SEMAKIN BERKUALITAS, DAN TETAP DAPAT MEMPERTAHANKAN OPINI ” WAJAR TANPA PENGECUALIAN” ATAU WTP. KEPADA OPD DIHARAPKAN UNTUK DAPAT BEKERJASAMA DENGAN TIM,  MENYIAPKAN DAN MEMBERIKAN DATA DAN INFORMASI YANG DIBUTUHKAN SERTA MEMANFAATKAN PELUANG UNTUK MENGKONSULTASIKAN HAL HAL YANG DIRASA PERLU KEPADA TIM PEMERIKSA.