You are here
Home > Profile > Selayang Pandang > Selayang Pandang

Selayang Pandang

  • SELAYANG PANDANG

Dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik didalam menghadapi  tantangan global dan pelaksanaan Otonomi Daerah khususnya sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pelaksanaan tugas umum pemerintahan dapat dilaksanakan secara tertib berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta berdasarkan sendi-sendi keragaman penyelenggaraan pemerintahan agar tercapai daya guna dan hasil guna yang sebaik-baiknya.

Selain hal tersebut adanya pengawasan dimaksud agar pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana dan program pemerintah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan.

Dengan demikian upaya pencegahan terjadinya pemborosan-pemborosan, kebocoran dan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang, tenaga, uang dan perlengkapan milik daerah, perlu terbinanya aparat yang  tertib, bersih, berwibawa, berhasil guna dan berdaya guna.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 fungsi pengawasan telah ditetapkan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sehingga adanya Inspektorat menempati peranan sebagai  unsur yang mutlak dalam sistem manajemen Pemerintahan dan Pembangunan.

Top